KPU Tetapkan Mathius-Girri Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura

522

 SENTANI, PapuaSatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua selaku penyelenggara KPU Kabupaten Jayapura, akhirnya menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, Mathius Awoitaiuw,SE,MSi dan Giri Wijayantoro sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura periode 2017-2022.

Penetapan pasangan Mathius-Girri ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:83/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati  dalam Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017.

Dalam rapat pleno penetapan yang berlangsung di ruang rapat KPU Papua, Kamis (26/10/2017) ini dihadiri oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mathius Awoitaiuw,SE,MSi dan Giri Wijayantoro dan juga paslon nomor urut 5, Jansen Monim,ST,MT dan Abdurahman, meskipun akhirnya paslon ini “walk out” dari ruang rapat bersama dengan tim pendukungnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengungkapkan bahwa KPU Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura telah menyelesaikan Pilkada di Kabupaten Jayapura dengan baik, meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, namun hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk kedepan menjadi lebih baik.

“Penyelenggara Pilkada Jayapura tahun 2017, sudah selesai dengan penetapan yang kita lakukan malam ini (kemarin,red) terhadap calon bupati dan wakil bupati terpilih, Mathius Awoitauw,SE,MSi dan Giri Wijayantoro,” ungkapnya.

Dikatakan, pleno penetapan pilkada Kabupaten Jayapura ini berdasarkan amanah dari PKPU nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan dan  jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Ini putusan mengikat dan bersifat final dan putusan MK pada tanggal 23 Oktober lalu dengan amar putusan dimana menghadili dan mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait dan menolak eksepsi dari pemohon,”katanya.

Selanjutnya, ujar Adam, pihaknya menyerahkan pleno penetapan kepada DPRD Kabupaten Jayapura, untuk selanjutnya dilakukan pleno penetapan oleh DPRD yang selanjutnya DPRD menyurat Kemendagri melalui Gubernur Papua untuk menerbitkan SK Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih.

“Kami harapkan selanjutnya adalah konsolidasi demokrasi, jangan ada lagi pengkotak-kotakan, semua harus lebur kembali dan bersatu dalam cita-cita pembangunan Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Menyoal aksi walk out dari salah satu paslon, Adam menjelaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga pihaknya mengharapkan agar semua pihak untuk menghargai proses yang telah berjalan.

“ Kita anggap mereka tidak paham akan aturan, sehingga kita harapkan mereka harus memahami proses yang telah berjalan selama ini,”jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,MSi menuturkan selama ini tidak ada pengkotak-kotakan di masyarakat Kabupaten Jayapura, yang terjadi hanya di tingkat elite saja.

Oleh sebab itu pihaknya mengharapkan dengan berakhirnya proses pilkada Jayapura, maka semua pihak harus menghargai proses yang telah berjalan selama ini.

“Pilkada serentak pada 15  Februari lalu telah berjalan dengan baik, begitu juga dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 23 Agustus lalu, semua berakhir dengan sukacita,” tuturnya.

Dengan pleno penetapan hari ini, Lanjut Mathius pihaknya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bumi Khenambay Umbay yang mana telah menyalurkan aspirasi suara pada pilkada serentak lalu.”Masyarakat juga telah menjaga kamtibmas, hingga suasana di Kabupaten Jayapura, tetap kondusif, tidak seperti daerah lain, karena itu, saya harapkan masyarakat terus menjaga kondisi daerah sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita semua,” sambungnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro menyebutkan bahwa perjalanan demokrasi di Kabupaten Jayapura, cukup menyita perhatian, meski begitu pihaknya mengharapkan Kabupaten Jayapura menjadi contoh yang baik bagi daerah lain mengingat penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak berakhir dengan konflik.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah sabar menunggu proses ini, ini menjadi catatan penting, bahwa menyelesaikan sesuatu itu harus melalui musyawarah untuk mufakat, bukan dengan hal-hal yang tidak berkenan,” tukasnya.(piet/nius)