JAYAPURA, PapuaSatu.com – Jika dianalisa dengan cermat, akan banyak ditemukan persoalan terkait penggunaan Dana Desa (Dandes) yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa/kampung yang ada di Provinsi Papua.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa kepada wartawan, belum lama ini.
Terkait pemasalahan tersebut, Ia meminta kepada pemerintah pusat agar fokus untuk mengatasi persoalan Dana Desa di Papua. Hal itu juga termasuk dengan sosialisasi dan managemen pengelolaannya.
Selain itu, Kadepa juga memberikan apresiasi tertingginya kepada penegak hukum di Provinsi lain yang tidak tebang pilih dalam menangkap kepala desa yang diduga menyelewenangkan dana tersebut.
“Untuk kepala kampung yang menyelewengkan dana desa di Papua ini kapan ditangkap” tanya Kadepa.
Dijelaskannya, jika dana tersebut dimanfaatkan dengan baik, manfaat yang luar biasa juga akan didapat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di kampung.
Ia juga mengungkapkan, komitmen Presiden RI, Ir. Joko Widodo sudah jelas untuk dana desa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
“Dana desa ini sudah jelas dan tegas. Namun, saya minta ketegasannya ini bukan hanya di Pulau Jawa saja, karena hal ini masalah ketika daerah tidak mampu menerjemahkan komitmen untuk dana desa ini,” tukas Kadepa.
Ia melihat bahwa para bupati di Papua banyak intervensi dalam program dana desa itu di daerahnya masing-masing. Jika intervensi yang dilakukan itu sesuai aturan, ia tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika intervensi dilakukan kepala daerah untuk kepentingannya, tentu dana desa itu akan bermasalah.
“Intervensi sesuai aturan boleh untuk mengamankan dana desa, tapi intervensi ini untuk kepentingan bupati, itu saya pikir banyak kita temukan di Papua,” unggkapnya.
Menurut Kadepa, jika aparat penegak hukum benar-benar fokus terhadap pengawasan dana desa di Papua, tentu dana desa itu dapat dinikmati oleh rakyat di kampung.
Untuk itu ujar Kadepa, perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa di Papua, sehingga pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus melakukan pengawasan penggunaan dana desa di Papua.
Kadepa menandaskan, tanya kepada para bupati, bagaimana managemen mereka? Terus DPMK dan kepala-kepala desa.
“Saya lihat ada permainan yang dimainkan oleh pemimpin daerah setempat, supaya dana desa dibuat seakan-akan seperti dinas, dimana kepala kampungnya dia punya orang, DPMK-nya dia punya orang,” bebernya.
“Bupati main itu sehingga dana jatuh kepada keluarganya atau orang dekatnya atau dinasti,” pungkasnya. (Abe)
