MANOKWARI, PapuaSatu.com – Masyarakat Papua yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Papua menggelar aksi demo damai saat Rapat Paripurna DPR Provinsi Papua Barat, pada Kamis (6/09/2018).
Aksi yang berlangsung sore sekitar pukul 17.00 WI itu dilakukan di halaman Kantor DPR Papua Barat terletak di Jl. Siliwangi, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
Dalam aksi itu, masa menuntut DPR dan Gubernur Provinsi Papua Barat mengesahkan Perdasi dan Perdasus tentang Fraksi Otonomi khusus (Otsus).
DPRPB segera menyusun regulasi agar setiap Orang Asli Papua (OAP) dapat mencalonkan atau dicalonkan selama masih diangkat oleh masyarakat adat setempat dengan tidak dibatasi periodesasinya.
Timotius Yelimolo, Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa dalam amar Putusan MK Nomor 116 dijelaskan Anggota DPRP atau DPRPB dipilih dan diangkat sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001.
Lanjutnya, sesuai dengan amanatnya, UU Nomor 21 Tahun 2001 memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengangkat Anggota Dewan di DPR Provinsi. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam UU RI Nomor 21 tahun 2001 pasal 6 ayat 2.
:Pada tahun 2013, Ramses Ohee menggugat pasal tersebut di Mahkama Konstitusi dan akhirnya Mahkama Kontitusi menyetujui permohonan masyarakat Papua untuk mengangkat anggota DPR melalui jalur pengangkatan,”ujar Yelimolo.
Dirinya menambahkan, setiap orang asli Papua berhak dicalonkan dan mencolonkan sebagai anggota Dewan fraksi otsus selama masih diangkat atau direkomendasi oleh Masyarakat adat setempat.
“Maka kami meminta DPRPB dan Gubernur diminta tak boleh membatasi periodesasi anggota melalui jalur pengangkatan,”tandasnya. [free/loy]
