Data Gereja dan Pemerintah Atas Kematian Bayi di Deiyai Berbeda

296

Jayapura, PapuaSatu.com – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyebutkan, kematian bayi di kabupaten Deiyai-Papua terjadi perbedaan data antara Gereja dan pemerintah setempat.

Pasalnya, data kematian bayi yang diperoleh pihak pemerintah mengklaim mencatat sebanyak  27 bayi dan balita meninggal dunia. Sementara pihak gereja mencatat 50 orang bayi dan balita meninggal karena menderita sakit.

Namun Laurenzus selaku perwakilan rakyat dari perwakilan kabupaten Deiyai, Paniai dan sekitar itu mengaku bahwa laporan kematian bayi tetap berpedoman kepada pemerintah daerah.

“Kami sudah  turun ke Deiyai berdasarkan pengaduan dan aspirasi yang disampaikan langsung oleh Bupati Deiyai. Atas laporan itu kami turun kesana untuk mengkroscek. Dan kalau saja ada laporan dari gereja, tentu kami akan berpedoman apa yang sudah kami lihat dan kroscek seperi yang diadukan Pemerintah setempat,”  kata Laurenzus via selulernya, Minggu (23/7/2017).

Laurenzus mengemukakan, data kematian yang diterima dari pemerintah melalui Kepala distrik Tigi Barat, kabupaten Deiyai tidak akan mengurangi maupun menambah jumlah.  “Hanya saja jika ada data baru dari pihak gereja disampaikan kepada kami secara resmi sehingga kami mensinkronkan data yang diperoleh pemerintah setempat,” paparnya.

Kendati demikian, Laurenzus meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada publik, terutam di kampung-kampung dan distrik wilayah kabupaten Deiyai.

“Alat-alat kesehatan, tenaga medis dokter harus jadi prioritas utama dari pemerintah, karena ini sangat terbatas dan memang juga terkendala bagi masyarakat ditingkat kampung dan distrik, sehingga kami meminta bantuan Provinsi untuk menerjunkan pelayanannya disana,” katanya.

Bukan hanya itu,  politisi Partai NasDem ini juga meminta kepada pemda untuk melakukan penyuluhan sosialisasi pentingnya hidup sehat kepada masyarakat. “Harus berkomitmen untuk menekan angka kematian di Deiyai. Bagaimana SDM maju, sedangkan kematian diusia dini cukup tinggi,” ujarnya.

Mengenai perbedaan data lapangan antara gereja dan pemda, Laurenzus berharap tim dari Dinkes Papua dan kementerian kesehatan RI atau pemerhati kesehatan independen turun melakukan investigasi guna memastikan jumlah korban sekaligus mengecek penyebab kematian bayi di kabupaten Deiyai.

“Harus perlu memastikan informasinya berapa jumlah korban sebenarnya dan seperti apa statusnya. Apakah wabah atau musibah.  Kami dari DPR Papua juga akan megambil langkah sesuai mekanisme yang ada di lembaga,” ujarnya. (Nius)