JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH bersama tim dalam waktu dekat segera bertemu langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk minta formasi khusus bagi Papua dalam seleksi CPNS 2018.
“Jadi, Gubernur Papua sudah siap bawa hasil kesepakatan bersama MRP dan DPRP ke Jakarta bertemu langsung Presiden untuk minta formasi khusus CPNS 2018 bagi tanah Papua,” kata Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, S.IP MKP kepada wartawan di usai pertemuan bersama perwakilan mahasiswa dan tenaga honorer di ruang kerjanya, Selasa (18/9/2018).
Dikatakan Sekda, ada dua point penting yang telah disepakati bersama Majelis Rakyat Papua untuk di bawa menghadap Presiden Republik Indonesia tentang proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2018 di Provinsi Papua.
“Aspirasi masyarakat itu minta agar seleksi CPNS 2018 dilakukan secara offline bukan online dan penerimaan CPNS tidak boleh berdasarkan peringkat serta berikan kewenangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk menentukan hasil seleksi karena mereka lebih mengetahui masyarakat,” ujarnya.
Khusus untuk tenaga honorer, kata Sekda, Pemerintah Provinsi Papua bersama MRP juga perjuangkan kepada Presiden Republik Indonesia agar diakomodir jadi ASN karena selama ini tidak ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di ganti yang riil melihat aspirasi Papua.
“Ya, tenaga honorer kita dari Menpan-RB karena itu terus kita perjuangkan ini sudah kesepakatan bersama yang nanti disampaikan ke Presiden Republik Indonesia dan Menpan-RB atas hasil aspirasi yang disampaikan oleh Perwakilan daerah di Provinsi Papua,” jelasnya.
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan pada prinsipnya mendukung apa yang sudah disepakati pemerintah daerah, khususnya soal OAP. Karena penerimaan CPNS 2018 terlihat tidak ada peluang yang dikhususkan bagi orang asli Papua.
“Ini konsekuensi dari pada monatorium yang cukup lama sehingga pencari kerja sudah menumpuk. Oleh karena itu, solusi yang kami bisa ambil adalah menyampaikan ke presiden agar ada formasi khusus untuk Papua,” kata Ketua MRP, Timotius Murib.
Untuk formasi penerimaan nanti, kata Murib, akan terungkap pada saat rapat nanti bersama Gubernur, DPRP, MRP dan para bupati serta wali kota se Papua, 24 September 2018.
“Dari situ baru akan terungkap berapa tenaga kerja atau honorer yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota, barulah akan dibuat kuota khusus yang akan disampaikan ke presiden,” ujarnya.
Disamping itu, MRP juga mempertegas menolak penerimaan sistem online dalam penerimaan CPNS 2018, meskipun cara ini menunjukan kemajuan di seluruh Indonesia, tapi kondisi 29 kabupaten/kota di Papua belum sepenuhnya di dukung fasilitas jaringan yang memadai.
“Jujur saja 75 persen wilayah pegunungan tidak bisa menerapkan sistem online, sehingga akan merugikan rakyat Papua yang ingin ikut test, sehingga kami sudah sepakat bersama Pemerintah Provinsi Papua bahwa penerimaan CPNS formasi 2018 harus menggunakan sistem offline. [piet]
