JAYAPURA, PapuaSatu.com – Puluhan himpunan mahasiswa dan pelajar Kabupaten Puncak di Kota Jayapura melakukan aksi demo damai menolak proses seleksi CPNS formasi 2018 menggunakan sistem online (CAT) dan mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar penerimaan CPNS 2018 secara manual tingkat Kabupaten/Kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan aksi demo damai dari mahasiswa Kabupaten Puncak tersebut mewakili seluruh masyarakan Papua meminta agar penerimaan CPNS formasi 2018 dikembalikan ke kabupaten/kota masing–masing untuk melakukan perekrutan CPNS secara manual seperti tahun–tahun sebelumnya.
“Jadi, masalah seleksi CPNS 2018 gunakan sistem online itulah yang menjadi aspirasi masyarakat Papua, intinya penerimaan CPNS 2018 tidak bisa dilakukan dengan sistem online (CAT) di Provinsi Papua yang sudah diberitahukan oleh Pemerintah Pusat, tapi harus ada kekhususan bagi Provinsi Papua,” kata Sekda Hery Dosinaen kepada wartawan usai menerima aspirasi mahasiswa di kantor Gubernur Papua, Senin (17/9/2018).
Dikatakan, dalam sehari dua kali aksi demo dari tenaga honorer K2 dan mahasiswa Kabupaten Puncak hanya terkait proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 yang bisa mengakomodir anak AOP dalam seleksi CPNS.
“Tentunya diharapkan endingnya bisa mengakomodir seluruh anak – anak Papua lebih khusus kabupaten/kota se – Provinsi Papua yang bisa terakomodir dalam penerimaan pegawai negeri sipil,” ujarnya.
Menurut Sekda, masalah tenaga kerja dan SDM Papua ini menjadi catatan luar biasa yang terus diperjuangankan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal mulai tahun 2013 agar ini bisa diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Pusat.
“Kemarin masalah IPDN menjadi catatan penting oleh kita semua untuk diseriusi tentunya kemarin perwakilan IPDN dari kabupaten/Kota tidak sangat akomodatif dan hari ini terkait CPNS juga menjadi keseriusan yang harus diperjuangankan ke Pemerintah Pusat agar ada kekhususan bagi tanah Papua, khususnya sistem penerimaan,” kata Sekda.
Untuk proses penerimaan CPNS 2018, kata Sekda, masih menunggu dari Menpan-RB, namun Pemerintah Papua juga melakukan koordinasi terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa.
“Iya, jelas kita tunggu saja informasi dari Pemerintah Pusat tapi bagaimana sistem perekrutan ini masyarakat minta agar dikembalikan ke Kabupaten/Kota masing – masing sehingga merekrut masyarakat di daerah sendiri dengan sistem manual,” jelasnya.[piet]
