JAYAPURA, PapuaSatu.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan kasus-kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.
“Saya lihat penegakan hukum di Papua untuk korupsi belum memadai. Kenapa? karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum di Papua, khususnya korupsi yang masih belum tersentuh,” kata Ketua WGAB Papua, Yerry Basri Mak kepada wartawan, Minggu (12/12/21) sore.
Salah satu yang menjadi poin fokus utama adalah terkait penggunaan dana Otsus Papua, PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua. Yerry menilai, even-even besar dengan anggaran yang sangat besar ini diduga telah dikorupsi.
“Secara garis besar saya minta untuk BPK harus mengaudit dana Otsus, dana PON dan dana Peparnas. Diaudit dan pasti nanti kita akan temukan kejanggalan-kejanggalan itu. BPK jangan takut, audit. KPK harus turun tangan lagi, ini dana besar,” desaknya.
Yerry beberkan, indikasi-indikasi penyalahgunaan anggaran yang sudah nampak dipermukaan, sehingga perlu di audit sebagai bentuk transparansi. Mengenai Otsus, masih banyak wilayah yang kurang adanya pembangunan, kesejahteraan rakyat juga kurang, dan ini dikorupsi pejabat Papua.
Tak hanya Otsus, Yerry juga mengungkapkan indikasi korupsi pada dana desa. “Ini juga dikorupsi dan diselewengkan untuk kepentingan lain bukan untuk masyarakat,” ungkap Yerry.
Sementara untuk dana PON, ia katakan indikasinya masih banyak honor yang belum dibayarkan, baik kesehatan, media dan sopir. “Banyak hal dan yang menonjol untuk PON kemarin adalah adanya makanan basi dan pembayaran honor yang belum sampai sekarang untuk medis, media dan supir. Ini uang besar kok, bukan sedikit, masak mereka tidak dibayar-bayar. Even besar masak nasi bisa basi. Ini indikasi kuat. KPK harus turun tangan, pejabat-pejabat di Papua ini diperiksa, karena indikasinya jelas,” bebernya.
Menurutnya, kondisi kesehatan Gubernur Papua menjadi salah satu penyebab jalannya roda pemerintahan tidak maksimal.
“Saya juga melihat kondisi Gubernur Papua yang sakit dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, ada oknum di lingkaran Gubernur yang menghasut dan memprovokasi Gubernur sehingga sering salah ambil kebijakan,” ujar Yerry.
Dirinya juga menyinggung pejabat-pejabat Papua yang berfoya-foya ke Ibu Kota Jakarta, atau tempat-tempat lain hanya untuk menghabiskan uang rakyat. Dimana nalurinya, bersenang-senang dibawah penderitaan rakyatnya.
“Sejahteraan dulu rakyatmu, mereka minta apa, (pembangunan) jalan kah, sekolah kah, kesehatan kah, ini harus diperhatikan, jangan mereka berteriak karena kalian para pemimpin daerah yang seolah hanya urus kesenangan sendiri, ini tidak betul,” tandasnya. [ayu]
