Dewan Adat Beri Catatan Penting Terkait Nabire Yang Menjadi Ibu Kota Papua Tengah

58

NABIRE, PapuaSatu.com – Kabupaten Nabire terpilih sebagai Ibu Kota salah satu Provinsi Baru yakni Provinsi Papua Tengah.

Namun, ada beberapa hal yang menurut Ketua Dewan Adat Papua Kabupaten Nabire, Herman Sayori perlu dilakukan pasca penetapam Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi. Maka, ia meminta pemerintah harus jeli dalam melihat perkembangan situasi dan kondisi karena dapat menjadi celah besar untuk orang-orang yang tidak sependapat.

“Pemerintah perlu mempersiapkan segala sesuatu termasuk kaitannya dengan keberadaan 6 suku pemilik tanah adat Nabire, sehingga tidak menjadi kepentingan kelompok tertentu,” katanya melalui siaran pers, Selasa (26/7/2022).

Herman ungkapkan, pihaknya bersama 6 Kepala Suku lain di Nabire, menyepakati penyerahan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota, tetapi tentu saja harus ada MoU bersama Pemerintah. MoU tersebut, Herman katakan sebagai penegasan bahwa Nabire terpilih sebagai ibu kota, dan tidak akan berubah.

“Saya selaku Ketua Dewan Adat Kabupaten Nabire sangat mendukung Keputusan Pemerintah soal DOB dan mendukung langkah Wamendagri John Wempi Wetipo berkunjung ke Nabire untuk mengecek kesiapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi PapuaTengah. Intinya kalau kami serahkan lahan sebagai ibukota, harus ada MoU, sehingga letak ibu kota nantinya tetap tidak berubah,” ungkap Herman.

Ia juga menyinggung terkait persoalan tapal batas yang dikatakannya dikuasai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sehingga ia meminta hal ini harus dipertimbangkan dengan baik agar konflik di 7 wilayah adat terselesaikan.

“Harus dipertimbangkan secara matang, karena wilayah yang berada di tapal batas sekian puluh tahun dikuasai KKB. Pemerintah harus menyelesaikan konflik itu di 7 wilayah kultur,” ujarnya.

Sebelumnya, Herman beberkan bahwa dirinya mengaku pernah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo soal Nabire tidak mau bergabung dengan Meepago dan memilih ke Saireri. “Soal Nabire, Presiden sampaikan bahwa tidak boleh menyebutkan soal kultur sebagai dasar pemekaran, karena akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik,” beber Herman.

Herman berharap semua pihak menerima putusan pemerintah terkait DOB, termasuk putusan ibu kota provinsi di masing-masing provinsi baru nantinya.

“Saya telah sampaikan ke publik bahwa biarkan semua mengalir dan kita harus yakin semua ada karna campur tangan Tuhan, termasuk DOB ini. Berbicara adat maka berbicara vertikal dengan Tuhan dan kita harus siap menerima perubahan dan perubahan itu bagaimana menuju kehidupan yang sejahtera,” tutupnya. [ayu]