Bonifasius: Kami “Kagum” dengan DPA 2022, Ketua DPRD: Belum Pernah Ada Perbaikan APBD 2022

Ketua Komisi C DPRD Keerom Bonifasius Maunda
Ketua Komisi C DPRD Keerom Bonifasius Maunda

Keerom, PapuaSatu.com – Ketua Komisi C DPRD Keerom Bonifasius Maunda mengungkapkan pihaknya sangat “kagum” dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022. Karena tanpa rapat persetujuan perbaikan bersama DPRD, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan APBD 2022 tersebut sudah dibagikan kepada SKPD.

“Kami diberikan kesempatan 7 hari untuk sinkronisasi bersama DPRD, dari kesempatan itu sampai ini hari tidak dilakukan. Kok tiba-tiba kami dari DPRD kaget ada penyerahan DPA, kami jadi kagum tentang hal itu,” ujarnya saat ditemui diruang kerja 19 April 2022.

Ke “kaguman” yang dimaksudkan Bonifasius ini terkait dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam aturan tersebut mengamanatkan jika hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari sejak hasil evaluasi diterima.

Namun kata Bonifasius hingga bulan April 2022 penyempurnaan yang diamanatkan tersebut tidak pernah dilakukan dan belum pernah ada putusan Pimpinan Dewan yang menyatakan menyetujui hasil penyempurnaan tersebut. Padahal keputusan pimpinan DPRD dibutuhkan sebagai dasar penetapan Perda APBD.

Sehingga Bonifasius merasa aneh jika secara tiba-tiba keluarnya DPA yang dibagikan kepada SKPD. “Saya dari Banggar menyatakan bahwa uang itu belum ada. DPA itu ibaratnya kulit kosong yang gantung karena tadi kami belum sinkronisasi lagi antara DPRD dan TAPD,” ungkap Boni sapaan akrabnya.

Sementara itu Papua Satu sudah mencoba melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra selaku Ketua TAPD, namun tidak mendapat tanggapan. Janji temu hari Kamis 28 April tidak dapat dilakukan karena secara mendadak Sekda tidak menerima tamu. Sedangkan pesan singkat yang dikirimkan tidak pernah dibalas hingga berita ini diterbitkan.

“Bos tidak terima tamu,” jawab Ajudan Sekda lewat pesan singkat saat dikonfirmasi waktu pertemuan yang dijanjikan sejak Senin 25 April.

Ketua DPRD Keerom Bambang Mujiono saat dikonfirmasi membenarkan hingga sekarang belum ada rapat antara Banggar DPRD bersama TAPD Pemda untuk membahas dan mengesahkan hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua terhadap APBD 2022.

“Belum ada surat masuk maupun rapat untuk itu. Belum ada penjelasan dari Pemda soal tindaklanjut APBD,” kata Bambang saat dikonfirmasi via pesan singkat 7 Mei 2022.

Saat melakukan konsultasi dan evaluasi APBD kata Bambang, pihaknya turut hadir, namun setelah hasilnya keluar, DPRD tidak dilibatkan lagi untuk perbaikan hingga persetujuan hasil evaluasi.

Padahal dalam aturan Permendagri 77 Tahun 2020 juga mengatur dalam hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota menetapkan rancanagan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan kepada menteri untuk melakukan penundaan danatau pemotongan Dana Transfer Umum.

Disinggung soal pengawasan APBD berjalan, kata Bambang, DPRD tetap akan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, walaupun ada hal yang belum dilaksanakan dalam Perda APBD 2022.

“Pedoman DPRD (untuk pengawasan,-red) tetap pada pembahasan dan persetujuan bersama hingga Perda APBD diselesaikan,” papar Bambang. [redaksi]