JAYAPURA, PapuaSatu.com – Fraksi Partai NasDem DPR Papua menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menilai dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah disusun sesuai dengan postur APBD.
Fraksi NasDem menegaskan harapannya agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara optimal, efektif, dan berorientasi pada pencapaian visi pembangunan Papua, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
“Perubahan APBD ini harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Kami berharap program dan kegiatan diarahkan pada hal-hal yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Arifin Mansyur, S.Ag, selaku juru bicara Fraksi NasDem DPR Papua saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Fraksi NasDem juga mencatat perkembangan ekonomi Papua berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II tahun 2025 yang mencapai Rp 22,394 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 3,73 persen. Fraksi NasDem menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil terjadi pada sektor non-tambang, di luar sektor pertambangan dan penggalian.
“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap sektor tambang dan non-tambang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” lanjut Arifin.
Arifin menjelaskan, rincian perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai berikut:
PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik 4,11% dari Rp 515,40 miliar menjadi Rp 536,60 miliar. Pendapatan Transfer turun 10,85% dari Rp 2,064 triliun menjadi Rp 1,840 triliun.
Untum lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik signifikan 2.913% dari Rp 1,05 miliar menjadi Rp 31,64 miliar.
Sementara, lanjutnya, penerimaan Pembiayaan meningkat 168,71% atau sebesar Rp 329,67 miliar, yang bersumber dari SILPA (Rp 285,67 miliar) dan pencairan Dana Cadangan (Rp 44 miliar). dan pengeluaran Pembiayaan tetap Rp 0.
Fokus pada Kegiatan Non-Fisik
”Dengan waktu pelaksanaan program yang tersisa hanya dua bulan hingga akhir tahun anggaran, Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah untuk memfokuskan kegiatan baru pada program non-fisik,” ujar tegas Arifin.
Sementara itu, untuk kegiatan fisik yang sedang berjalan, Fraksi NasDem menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan.
“Jangan sampai pekerjaan fisik terkesan dikebut hanya untuk mengejar target waktu, namun mengabaikan mutu,” tegas Arifin.
Lebih lanjut disampaikan Arifin bahwa Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan dan pelaksanaan APBD demi kesejahteraan rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua. [loy]
