JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dua legislator asal Mamta, Orgenes Kaway dan Yotam Bilasi, terpaksa angkat bicara atas seruan yang selama ini disampaikan beberapa Tokoh masyarakat dan limpinan daerah di wilayah Mamta atas pemekaran Provinsi Tabi .
“Yang menjadi pertanyaan saya kalau dimekarkan jadi Provinsi Tabi lalu mau ditempatkan dimana Provinsi Tabi ini?,” tegas Orgenes kaway, rabu (18/09/2019).
Orgenes menegaskan bahwa isu pemekaran Provinsi Papua bukan Provinsi Tabi yang mau dimekarkan tetapi yang dimekarkan adalah Provinsi Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan. “Sekarang ini lima kepala daerah menyuarakan untuk pemekaran Provinsi Tabi. Nah, Sekarang tempatnya di mana jika di mekarkan?,” kata Orgenes.
Sekalipun Kota Jayapura menyatakan siap untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Tabi, tetapi yang harus diingat bahwa saat ini Provinsi Induk Papua yang nantinya melahirkan beberapa Provinsi di Tanah Papua Berada di atas Tanah Tabi. “Seluruh sejarah Orang Papua lahir disini,” tukasnya.
Untuk itu, Orgenes mengajak semua masyarakat yang ada di Tanah Tabi untuk bergandengan tangan mendukung Pemerintah yang ada untuk kesejahteraan orang asli papua melalui rencana pemekaran wilayah yang telah direncanakan.
“Sesunggunya Provinsi Papua merupakan jelmaan dari Provinsi Tabi, karena berada di wilayah Adat Mamta,” orgenes Kawai
Hal yang sama disampaikan Yotam Bilasi selaku anggota DPR Papua dari kursi pengangkatan wilayah Mamberamo Raya bahwa pemekaran Provinsi Tabi sebaiknya di pending dulu.
“Mekarkan dulu beberapa calon kabupaten pemekaran yang ada di wilayah Mamta ini, seperti Grime Nawa yang ada di Kabupaten Jayapura, Sarmi Timur dari Kabupaten Sarmi dan Lembah Rovaer dari kabupaten Mamberamo Raya,” jelas dia.
Yotam yang juga anak adat dari kabupaten Mamberamo Raya ini berharap bahwa jangan sampai isu pemekaran ini hanya dijadikan sebagai kepentingan politik oleh beberapa orang tokoh rakyat Mamta.
Yotam merasa pesimis terhadap pemekaran Provinsi Tabi, sebab menurutnya tidak ada jaminan sumber daya manusia bagi anak anak Mamta untuk bisa menduduki Jabatan di Pemerintahan serta mendapat lapangan kerja yang baik.
Hal disampaikan karena dari pengamatan bahwa dari empat kabupaten dan satu kota di tanah tabi tidak mendapat pekerjaan di Pemerintah walau sudah memiliki gelar sarjana.
“Banyak anak asli yang punya kemampun tidak memiliki Job di beberapa esalon tertentu. Kami melihat yang paling banyak diambil dari Papua,” pungkasnya. [redaksi]
