JAYAPURA, PapuaSatu.com — Kementerian Hukum RI memperingati Hari Pengayoman ke-81 pada Rabu (19/8/26).
Di Papua, peringatan ini menjadi momentum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua untuk menegaskan komitmen pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi solusi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H., M.Si., menyampaikan rasa syukur jajaran Kemenkum di seluruh Indonesia dapat merayakan hari lahirnya kementerian yang usianya selisih dua hari dengan proklamasi kemerdekaan.
“Ya, kita bersyukur, berterima kasih hari ini jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia bisa merayakan Hari Pengayoman ke-81. Kita juga berterima kasih karena Kementerian Hukum lahir bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selisih dua hari,” ujar Anthonius.
Ia menegaskan peran strategis Kementerian Hukum sesuai arahan Menteri Hukum, yakni harus hadir melayani masyarakat dan memberi kepastian.
“Nah itu berarti ada peran penting, peran strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian Hukum. Dan tadi sambutan Bapak Menteri Hukum itu memberikan penegasan bahwa Kementerian Hukum harus hadir untuk melayani masyarakat. Harus ada kepastian, karena Bapak Menteri setiap hari Jumat itu hadir dengan Kementerian Hukum pasti ada solusi,” katanya.
Anthonius meminta jajaran tidak mempersulit dan tidak memperlambat layanan, melainkan menjadi bagian dari solusi. Pelayanan harus mengacu pada tata nilai Kemenkum: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif.
Secara khusus di Papua, Kanwil mengembangkan tata nilai Transformasi, Improvement, Fisibilitas, Aktualisasi (TIFA).
TIFA diukur dengan dua inovasi, yakni inovasi PACE OAP (Pelayanan Cepat Optimalkan Animo Pendaftar.
“Dengan inovasi PACE OAP kita sudah memperoleh WBK di tahun 2025,” jelasnya.
Anthonius Ayorbaba juga mengapresiasi sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain.
“Saya atas nama Kakanwil Hukum dan HAM Papua menyampaikan terima kasih untuk semua pemerintah daerah, semua perbankan, semua lembaga, instansi vertikal juga yang lain yang sudah bekerja dan bersinergi bersama-sama Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan negara hadir melayani masyarakat di momentum HUT Pengayoman Ke-81,” ucapnya.
Pada peringatan tersebut diserahkan penghargaan Indeks Reformasi Hukum kepada 3 kabupaten di Papua.
“Penghargaan itu ada tiga sebenarnya, untuk indeks reformasi hukum itu ada tiga kabupaten. Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Asmat,” kata Anthonius.
Dikatakan, bahwa Kabupaten Mimika mendapat dua penghargaan. Salah satunya menjadi Juara Umum Tingkat 2 secara Nasional untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Kabupaten Mimika satu-satunya Kabupaten di seluruh Tanah Papua yang sudah mengintegrasikan,” ujarnya.
Dengan integrasi JDIH tersebut, masyarakat tidak akan kesulitan mengakses regulasi yang dibuat pemerintah daerah dan DPRD.
Anthonius Ayorbaba berharap untuk daerah penerima penghargaan dapat terus bersinergi dan memberi pelayanan terbaik.
Sementara untuk kabupaten/kota yang belum meraih, pihaknya akan terus mendorong untuk bisa terus meningkatkan indeks reformasi hukum di daerah.
Sejumlah kegiatan dilaksanakan Kantor Kanwil Hukum dan HAM Papua dalam rangka Hari Pengayoman Ke-81, diantaranya berupa pasar murah, bantuan sosial kepada Panti Asuhan Kerahiman Sentani maupun para tukang bersih- bersih jalan di Kota Jayapura maupun petugas pengangkut sampah.
Dan di puncak Hari Pengayoman, Rabu (19/08/26) dilaksanakan upacara dan acara syukuran Kantor Kanwil Hukum dan HAM Papua, Jln. Raya Abepura.[yat]
