KPU Papua Siap Hadapi Gugatan Tim Hukum LUKMEN

601

Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan, Tarwinto.

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua siap hadapi gugatan yang dilaporkan tim hukum pasangan calon Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) terkait dengan dugaan ijasah palsu calon Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo.

Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan, Tarwinto mengatakan KPU telah bekerja transparan dalam melakukan verifikasi faktual terhadap berkas Pasangan Calon (Paslon) yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Provinsi Papua.

Terkait gugatan kuasa hukum pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Lukas Enembe-Klemen Tinal KPU mengaku siap menghadapi gugatan verifikasi faktual syarat calon, termasuk diantaranya soal verifikasi ijazah pasangan calon lain yang dilaporkan ke Bawaslu.

“Silahkan saja melaporkan. KPU bekerja transparan. KPU melakukan verifikasi mengikutkan Bawaslu,” kata Tarwinto kepada wartawan di Jayapura, Senin (26/2/2018).

Menurutnya KPU Papua hanya bertugas memverifikasi keaslian ijazah dari pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang dilampirkan dalam syarat calon sebagai peserta Pemilukada, tidak punya kewenangan lain.

“Pertanyaannya ijazah mana yang tidak diverifikasi? Paslon melampirkan ijazah A, yah ijazah A yang diverifikasi. Intinya kami siap hadapi gugatan atau persoalan yang disampaikan,” kata Tarwinto.

Sebelumnya, Kuasa hukum pasangan nomor urut satu, Lukas Enembe-Klemen Tinal, Kamis (22/2/2018) siang mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua guna melaporkan keberatan atas hasil penetapan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua. Yang mana telah ditetapkan dua pasangan calon peserta Pilgub yakni pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen)  nomor urut 1 dan pasangan John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (Josua) nomor urut 2, pada Rabu (21/2/2018) lalu.

Ketua Tim Kuasa Hukum Lukmen, Yance Salambauw menilai berdasarkan dokumen yang seharusnya, pasangan JWW-HMS tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Kami melihat KPU tidak jeli dalam melakukan verifikasi, tidak secara detail, cermat dalam mendapatkan kebenaran,” ungkap Yance Salambauw kepada wartawan usai melapor ke Bawaslu Papua, Kamis (22/2/2018) pekan kemarin.

“Ini KPU harus verifikasi secara baik, terkait ijazah salah satu calon Gubernur, menurut Yance, pihaknya menemukan ada kejanggalan. Sehingga patut disampaikan untuk kemudian di verifikasi,” jelasnya. [Piet]