BOVEN DIGOEL, PapuaSatu.com – Calon gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe, S.IP, MH mengatakan, peningkatan Fiskal APBD Provinsi Papua perlu ditingkatkan. Karena hal ini bertujuan untuk menjawab semua kebutuhan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua.
Selain itu, sumber daya alam (SDA) Papua haruslah dikelola dengan baik, karena menurutnya Fiskal APBD tidak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Papua dalam sektor pembangunan dan ekonomi. Hal tersebut disampaikannya dalam Kampanye Tatap Muka dengan masyarakat di Boven Digoel, Kamis (12/04/2018).
Menurut LE sapaan akrabnya, pada periode pertama bersama Klemen Tinal diri telah meletakan banyak hal dalam visi-misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Dan semua program yang ada didalam visi-misi tersebut sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.
Meski begitu, LE merasa belum semua program dalam visi-mis tersebut dijalankan untuk menjawab rasa keadilan bagi seluruh rakyat Papua.
Dalam kesempatan tatap muka yang dihadiri 500 sampai 700 orang pendukung LUKMEN dan Kader Partai Koalisi Papua Bangkit (KPB-II) Kabupaten Boven Digoel, Lukas Enembe mengatakan, bersama Klemen Tinal dalam periode kedua ini kembali mengusung visi dan misi Papua Bangkit,
Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.
“Keadilan dalam pembangunan dimasing-masing daerah, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam pendidikan, keadilan hukum, keadilan kesehatan dan lainnya,” ungkap LE.
Lebihlanjut, Lukas Enembe mengatakan bahwa, jika dirinya terpilih kembali bersama Klemen Tinal, maka kemungkinan besar akan ada perubahan dalam penerimaan APBD kabupaten/kota.
Karena pada tahun 2023, status Otonomi Khusus (OTSUS) Papua sudah
berakhir dan penerimaan dana OTSUS pun berakhir. Oleh karena itu, selain kita mengelola APBD, maka potensi kekayaan alam di Papua akan kita kelola secara baik dan Berkeadilan untuk kepentingan pembangunan.
“Potensi sumber daya alam Papua harus memberi kontribusi sebesar-besarnya kepada daerah dan masyarakat. Jangan lagi potensi alam Papua dibawa keluar untuk kepentingan orang diluar Papua,” ungkap” LE
Untuk itu, Lukas Enembe mengingatkan bahwa jangan seenaknya menebang hutan, dan jangan menanam kelapa sawit seenaknya tanpa ada regulasi yg resmi.
” Periode pertama Gubernur saya sudah mencabut semua izin usaha penebangan dan tanam kelapa sawit yang beroperasi di Daerah ini, terutama di wilayah selatan Papua. Termasuk izin pertambangan, kehutanan, perikanan. Dan perlu diingat bahwa bupati dan walikota tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin yang dimaksud,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan warga terkait kontribusi PT Freeport Indonesia untuk Papua dalam pertemuan tatap muka di Boven Digoel, Lukas Enembe mengatakan, untuk diketahui bahwa Freeport sudah banyak mengambil tambang berupa emas, tembaga dan lainnya tanpa ada kontribusi lebih.
“Untuk diketahui bahwa dalam kepemimpinan saya diperide pertama, saya berjuang habis-habisan utk membela hak-hak rakyat Papua di Freeport. Karena persoalan Freeport sudah membuat banyak orang Papua jadi korban,” tuturnya.
Hal inilah yang membuat dirinya sudah dua kali ke Amerika untuk bertemu pemilik saham PT Freeport guna meminta hasil tambang raksasa itu untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat Papua.
Menurut Lukas Enembe, usaha keras yang dilakukan telah membuahkan hasil dimana kita mendapat kesepakatan 10% disvestasi saham PT Freeport Indonesia. Menjawab pertanyaan warga terkait dengan kabar nantinya setiap warga Papua akan mendapat dana setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000/KK, Lukas
Enembe menjawab bahwa, itu kabar tidak benar atau kabar burung. Menurut LUKMEN, masyarakat jangan termakan dengan isu-isu murahan.
“coba dihitung saja, 2.000.000,_x 4. 242.758= 8,485,516,000,000,- ini angka sangat besar. Dan saya sebagai mantan gubernur mengajak masyarakat untuk jangan termakan isu-isu seperti ini,” ungkapnya. [tim humas/piet]
