Nikius Bugiangge : Selama Satu Periode Tidak Ada Evaluasi Kinerja di DPR Papua

659

JAYAPURA, PapuaSatu.com –   Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Nikius Bugiangge menyatakan setiap tahun kinerja DPR Papua tidak pernah dilakukan dievaluasi.

“Setidaknya pimpinan dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi mengenai apa saja yang sudah dikerjakan selama satu tahun terakhir ini dan hasilnya diberitahukan kepada rakyat, tapi selama ini tidak dilakukan,” kata Nikius kepada PapuaSatu.com, Kamis(10/1/2019).

Nikius  mengatakan,  evaluasi kinerja DPR Papua sangat penting dilakukan sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada rakyat. “Harus ada evaluasi setiap tahun agar terjadi transparansi antara anggota DPR Papua dan rakyat itu sendiri,” katanya.

Nikius menyarankan anggota DPR Papua periode 2014-2019 bisa duduk bersama dan mendiskusikan mengenai hasil kerja selama satu periode terakhir di sela-sela waktu menunggu sidang ke depan.

“Harus kita lakukan karena sleian kita memberikan kepercayaan kepada rakyat, juga kita sesama dewan saling curiga apa yang sudah dilakukan selama satu tahun terakhir ini. Jadi kami sarankan ada evaluasi kinerja,” tekan Nikius.

Bukan hanya itu, Nikius juga mempertanyakan mengenai dana aspirasi rakyat yang tak kunjung ada. “Kita tau bahwa Dana asprisai DPR di seluruh ada, tapi hanya DPRP Papua saja yang belum menjalankannya,” kata dia.

Ia menegaskan, dana aspirasi adalah jawaban dari segala aspirasi rakyat. “Kami ini yang terjun ke rakyat, ada banyak sekali aspirasi rakyat yang kami dengarkan tapi begitu dibawa ke DPR disimpan begitu saja,” papar Nikius.

Efek tidak adanya dana aspirasi tersebut maka tingkat kepercayaa rakyat kepada DPR Papua tidak ada lagi.

“Kami banyak janji, sosialisasi, kami lakukan reses, tetapi faktanya yang dilakukan tidak ada sehingga anggota yang terpilih lagi untuk kedua atau ketiga kalinya dapat menjadi beban,” akunya.

Apalagi dalam periode 2014-2019, banyak kegiatan yang dibatasi untuk rakyat. Padahal banyak keluhan rakyat secara lisan maupun tulisan yang harus segera ditindaklanjuti namun ruang gerak anggota DPRP dibatasi termasuk dana Aspirasi.

“Saran saya, segera lakukan evaluasi kinerja selama 1 periode ini dan lakukan pembahasan dana aspirasi agar semua keluhan rakyat terjawab dan rakyat percaya kepada kami para anggota dewan,” pungkas Nikius. [ayu/loy]