1 Agustus, Ribuan Masyarakat Asli Papua Bakal Demo Besar-besaran

2074
Samuel Tabuni selaku penanggung rencana aksi demo damai FMPFI bersama rekan-rekannya, saat memberikan keterangan pers di Marantha Susteran Waena, Rabu (25/7/2018).
Caption : Samuel Tabuni selaku penanggung rencana aksi demo damai FMPFI bersama rekan-rekannya, saat memberikan keterangan pers di Marantha Susteran Waena, Rabu (25/7/2018). Foto : Yos Itlay/PapuaSatu.com

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ribuan masyarakat Asli Papua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport Indonesia (FMPPFI) bakal melakukan aksi demo besar-besar di wilayah Kota Jayapura, Manokwari dan Ibu Kota Jakarta, pada tanggal 1 Agustus 2018 pekan depan.

Aksi demo damai ini akan dikoordinir Semuel Tabuni, dengan melibat para tokoh agama, intelektual para kepala suku, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.

Massa akan berkumpul diseluruh titik Kota Jayapura yang dimulai dari Sentani, Expo, Prumnas III, Abe-Lingkaran dan Keerom menuju ke gedung kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Pemerintah daerah melalui perwakilan rakyat di DPR Papua.

Samuel Tabuni selaku penanggungjawab kegiatan aksi demo damai dalam keterangan persnya,  Rabu (25/7/2018) malam menegaskan, aksi demo damai yang dilakukan merupakan kepedulian yang lahir dari hati orang asli Papua.

Dimana sejak Freeport beroperasi di tanah Papua pada tahun 1967 silam hingga sekarang tidak pernah melibatkan orang asli Papua, baik pemilik hak ulayat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi terutama peningkatan perekonomian rakyat Papua, peningkatan  pendidikan dan peluang usaha.

Semuel menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memperhatikan orang Papua karena 51 persen saham Freeport untuk Indonesia dan terimakasih kepada pak Lukas Enembe yang sudah memperjuangkan 10 persen saham Freeport kepada orang asli Papua.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah 51 persen saham Freeport sudah menjadi hak warga Negara Indonesia atau belum?. “Nah bagaimana hak ulat orang asli Papua, lingkungan hidup, peluang usaha bisnis yang tidak diakomodir. Ini tidak ada jawaban bagi rakyat Papua, malah yang terjadi pelanggaran HAM dan terjadi konflik berkepanjangan,”  ujar Samuel.

Untuk itu, aksi demo damai yang akan dilakukan seluruh masyarakat Papua, untuk menyuarakan kepada pemerintah daerah atas permasalahan Freeport Indonesia.

Sementara itu, perwakilan Tokoh Agama Pdt. Jhon Baransano M.Th mengatakan, aksi yang akan dilakukan untuk menuntu kembalikan Freeport Indonesia kepada pemilik hak ulayat atau Freeport ditutup.

“Kami dari pihak Gereja mendorong lewat doa serta ikut serta turun ke jalan melakukan aksi demo damai. Kami juga mengajak ketua MRP, untuk hadir dalam aksi penutupan Pt. Freeport  tersebut. Sabatu dari tuan rumah di tanah  Papua dalam aksi penutupan  PT.Freeport  di Timika akan di tutup,” katanya.

Baransano menjelaskan, dari tahun ke tahun masyarakat Papua terus menolak perusahaan PT Freeport yang sudah merampas hak kekalayaan alam Papua. Mereka telah merampas Emas dan lain-lain, dan mereka juga sudah menikmat harta kekayaan orang Papua, namun orang Papua hidup dibawah kemiskinan.  [yos/loy]