APBD Papua Ditetapkan 13,9 Triliun

456
Caption : Suasana Penutupan Rapat Papripurna X DPR Papua, Jum'at (18/01/2019) malam. Foto : Ayu Vhino/PapuaSatu.com
Caption : Suasana Penutupan Rapat Papripurna X DPR Papua, Jum'at (18/01/2019) malam. Foto : Ayu Vhino/PapuaSatu.com

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua ditetapkan sebesar Rp 13,9 Triliun dalam sidang paripurna X DPR Papua, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize, Jum’at (18/01/2019) malam.

Penetapan APBD ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp14,1 Triliun. Diketahui, penurunan anggaran karena pendapatan daerah yang bersumber dari pajak air permukaan dari PT Freeport Indonesia, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak tahun 2017 lalu.

Penetapan APBD tahun 2019 ini dibacakan Sekretaris Dewan DPR Papua, DR. Juliana F Waromi. Dalam laporannya menyebutkan angka pendapatan RAPBD tahun 2019 sebesar Rp 13.939 triliun yang terdiri dari pendapat asli daerah sebesar Rp 895 miliyar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 4,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 8,6 triliun.

Sementara untuk belanja daerah sebesar Rp 13,8 Triliub lebih dengan rincian, belanja tidak langsung sebesar Rp 6,6 triliun, belanja langsung sebesar Rp 7,2 triliun lebih, dan surplus anggaran sebesar Rp 50 milyar.

Untuk penetapan APBD, Raperdasus tengag perubahan kedua atas perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian, penerimaan dan pengelolaan dan Otsus tidak disahkan, sementara untuk raperdasus terkait masyarakat adat ditangguhkan.

Sebelum penetapan APBD, pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan Jus Jefry Kaunang SE, menyebutkan Rancangan Anggaran, pendapatan dan anggaran belanja daerah sebagaimana yang telah dibahas bersama dalam persiangan IX berjumlah Rp 13,9 triliun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, efeketif, akuntabel, dan partisipatif sebagai alat kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terdiri dari sector pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daeran yang merakyat.

Dalam kajianmengenai PAD, Fraksi Demokrat DPR Papua mendukung penuh Gubernur untuk terus melaksanakan langkah-langkah strategi dan taktis melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah berbasis industry ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan kearifan local sebagai wujud penciptaan suasana dalam perilaku gaya hiduppemanfaatan hasil bumi papua berdasarkan norma-norma sosia dan yang bermartabat sebagaiana diamanatkan dalam UU Otsus Papua.

Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal pada pidato penutupan APBD mengatakan, Raperdassus pembagian dan penerimaan dana Otsus sangat penting dan strategis sebagai dasar dalam kebijakan penggunaan dana Otsus.

Penyusunan raperdasus tentang perubahan kedua atas perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian dan penerimaan dana Otsus telah melalui kajian dan pembahasan secara mendalam dan komprehensif.

Oleh karena itu kebijakan pembagian alokasi dana Otsus dari 2 persen setara DAU nasional antara Provinsi dan Kabupaten/kota tetap dengan proporsi 80 persen bagian kabupaten/kota dan 20 persen bagian Provinsii setelah dipisahkan untuk program strategis dan prioritas daerah sebagai urusan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/kota yang besarnya memperhitungkan kebutuhan rill prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. “Inilah yang kami maksud dengan perwujudan rasa keadilan sesuai visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan,” ungkap Kelemen Tinal.

Kelemen Tinal menegaskan, Rancangan APBD tahun anggaran 2019, pihak eksekutif berupaya mengikuti seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pandangan dewan yang terhormat terkait ketentuan dimaksud akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua secara sungguh-sungguh dan berpegang pada azas-azas atau prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Untuk itu Implementasi E-Govermen akan menjadi instrument utama dalam memastikan tahapan prerencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berkesesuaian.

Selain itu penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 ini, lanjut Kelemen Tinal, Pemerintah provinsi Papua akan secara sungguh-sungguh telah memperimbangkan segala masukan dan harapan yang telah disampaikan Dewan.

“Saya memahami keprihatinan dewan terkait persiapan penyelanggaraan PON XX tahun 2020. Pemerintah daerah tetap berkomitmen secara sungguh-sungguh menjadikan ONS sebagai momentum percepatan pembangunan Papua,” ujarnya.

Kendati demikian, Klemen Tinal menginginkan agar semua bertanggungjawab atas terwujudnya sukses sebagai tuan Rumah PON XX tahun 2020. Persiapan PON bukanlah hajatan pemerintah semata melainkan seluruh masyarakat Papua,” tukasnya diakhirnya penyerahan materi APBDdari Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kepada Wakil Gubernur Papua. [ayu/loy]