JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Bolly, SE MM mengatakan penyelenggara harus tegas dan tertib pengawasan dalam distribusi logistic karena banyak C1 dan C1 plano tidak ada hologram saat perhitungan suara di TPS-TPS.
Berdasarkan laporan tim pemantau di sejumlah Kabupaten tidak hologram di form C1. “Suara itu dikatakan sah jika ada hologramnya, nah kalau hologram itu tidak terdistribusi ke TPS-TPS itu bagaimana, ini yang harus segera dijelaskan oleh pihak penyelenggara,” kata Carolus Bolly di Jayapura, Sabtu (30/6/2018).
Contoh kasus, kata Carolus, di Kabupaten Dogiyai, sudah ada laporan resmi dari panitia pengawas (Panwas) setempat, sehingga harus menjadi perhatian serius dari pihak penyelenggara.
“Agar rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota hal ini tidak menjadi masalah, jangan nanti pas rekapitulasi di Provinsi ini tidak jadi masalah, jangan sampai kita berkelahi karena soal hologram,” jelasnya.
Ketua tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw meminta penyelenggara pemilu (KPU) yang terlibat dalam pengisian data-data perolehan suara di 29 kabupaten/kota agar bekerja secara profesional dan seadil-adilnya.
Tim mempertanyakan terkait tidak adanya hologram yang disediakan di TPS pada sejumlah kabupaten, padahal hologram penting sebagai bukti sahnya surat suara.
“Ini penting supaya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara tetap terjaga dengan baik,” kata Ketua Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II Lukmen, Mathius Awoitauw kepada pers, di Jayapura, Sabtu (30/6/2018).
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengatakan setiap logistik yang dikirim sudah dihitung formulir C1 dan C1 plano yang ditempelkan hologram juga sudah dihitung per TPS dan dicetak pas.
“Jadi, kalau sampai di bilang hilang atau tidak ada, mungkin saksi tidak lihat karena sudah dimasukkan ke dalam kotak. Karena kami yakin teman kami di kabupaten bekerja profesional dan tahu persis bagaimana cara menempel hologram,” katanya. [piet]
