JAYAPURA, PapuaSatu.com – Willem Wandik, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa masalah penganiayaan oleh oknum pejabat Papua pada penyidik KPK sangat tidak lazim terjadi.
“Ini terlihat sangat tidak lazim, sebab rapat konsultasi seperti ini adalah bagian dari Fungsi Anggaran yang justru untuk mengcrosschek finalisasi program pembangunan yang sudah di putuskan di APBD,” ungkapnya kepada PapuaSatu.com via whatsapp, Selasa (5/2/2019).
“Ada apa “oknum penyidik KPK” meintercept pertemuan rapat konsultasi anggaran APBD Provinsi Papua di Kemendagri?,” tandasnya.
Dijelaskan, saat ini sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Pemprov untuk melakukan perubahan mata anggaran.
“Karena DPA anggaran sudah dikunci, sejak APBD dimuat dalam Perda Yang diputuskan dalam mekanisme rapat paripurna DPRP,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penyidik KPK yang melakuakan penyelidikan terhadap keberadaan pejabat Papua di Jakarta sebagai operasi terselubung.
“Upaya mata-mata yang dilakukan oleh “oknum penyidik KPK” patut diduga, sebagai bagian dari operasi terselubung, untuk mencari cari perkara, agar KPK dipandang berhasil memecahkan persoalan korupsi di Tanah Papua,” ungkapnya.
Ditegaskan lagi, bahwa, jika KPK ingin menangkap pelaku “koruptif” yang terkait dengan penggunaan anggaran di Tanah Papua, maka ruang lingkupnya adalah, KPK perlu memeriksa seluruh “gedung kementerian/lembaga” yang berada di pusat.
“Mengapa lembaga-lembaga pusat ini, justru banyak “merampok” proyek di Tanah Papua. Bahkan Gubernur, DPRP, dan MRP hanya seperti “tukang stempel” realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga Pusat atas nama Tanah Papua.. wa wa,” tandasnya. [loy/aj]
