Masyarakat Adat La Pago Tolak Keras Pembangunan Detasemen Brimob di Jayawijaya

John Wilil A.Md..Par
John Wilil A.Md..Par

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota DPR Papua dari wilayah Adat La Pago, John Wilil A.Md.Par secara tegas menolak keras adanya rencana pembangunan Kantor Detasemen D Brimob di kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

“Pernyataan masyarakat terhadap menolak Detasemen Brimob di wilayah Pegunungan tenga, maka kami yang dipercayakan Adat di DPR Papua juga menolak karena setau kami hanya ada satu Detasemen Brimob dalam 1 Provinsi,” tegas John Wilil kepada PapuaSatu.com di ruang kerjanya, Jum’at (23/11/2018).

Seharusnya institusi Polri lebih dulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat terhadap rencana pembangunan Detasemen Brimob dengan melibatkan seluruh stakeholder di wilayah Pegunungan Tengah, yang membawahi 10 kabupaten namun selama ini tidak dilakukan. “Nah, selama ini kan tidak dilakukan. Kami dari Adat juga sama sekali tidak tau,” katanya.

Menurut John Wililil, pembangunan Detasemen Brimob di wilayah Pegunungan Tengah bukan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, justru membuat rasa ketakutan diatas tanahnya sendiri

“Masyarakat akan merasa ketakutan kalau ada keamanan dekat-dekat di sana. Cukuplah polisi-polisi yang ada di sana. Polisi di sana lebih dekat dengan masyarakat sampai di pelosok-pelosok sehinggan jangan lagi ada brimob di sana karena kehadiran mereka justru masyarakat merasa ketakutan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua ini mengaku kecewa terhadap institusi polri karena empat tahun lalu pernah meminta adanya pembangunan Polres dan polsek-polsek di wilayah Pegunungan tengah, seperti Polres Yalimo dan Polsek. Permintaan ini tidak dijawab dengan alasan membutuhkan proses lama.

Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa kantor Detasemen Brimob begitu cepat dibangun di daerah kabupaten Jayawijaya.

“Kalau dipaksakan membangun Detasemen Brimob di Jayawijaya maksudnya apa?. Harus menjelaskan juga kepada kami  atas pengajuan kepada institusi polri terhadap pembangunan Polres dan Polsek di daerah-daerah pegunungan yang sudah di ajukan empat tahun lalu,” katanya.

Untuk itu ia menolak tolak keras adanya detasemen Brimob di wilayah Pegunungan tengah. “Polres dan Polsek apa fungsinya di sana. Polres yang ada sana saja bisa membawahi beberapa kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tapi semua aman. Kami minta yang belum ada Polres dan Polsek harus dibangun lebih dulu bukan detasemen Brimob,” tegas John Wilil. [ayu/loy]