JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah menjadwalkan pelaksanaan pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Gubernur Papua tahun 2018 akhir pekan ini.
“Iya, setelah pleno DPT Kabupaten Mimika, kami (KPU Papua, red) sudah jadwalkan untuk pleno penetapan DPT Pilgub Papua pada hari minggu, (13/5/2018) jam 3 sore WIT di kantor KPU Provinsi Papua,” kata Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy kepada wartawan di Jayapura, Jum’at (11/5/2018).
Dijelaskan, KPU sudah memperbaiki semua permasalahan di Kabupaten / Kota terkait pemutahiran data DPS dan DPT sehingga tidak ada permasalahan lagi, sekarang tinggal penetapan DPT Pilgub Papua.
“DPT Papua cuma tinggal Kabupaten Mimika itu ada permasalahan dan kami KPU Provinsi Papua sudah turunkan tim dan mereka lakukan perbaikan semua proses di bawa sudah jalan,” ujarnya.
Untuk dana Pilkada Gubernur Papua, kata Adam, sudah selesai dan tidak ada masalah lagi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait dana Pilgub 2018.
“Anggaran pilkada semua lancar – lancar saja, terakhir Kabupaten Timika baru masuk 30 milyar rupiah dan masih ada sekitar 23 milyar lagi itu akan segera dicairkan,” jelas Adam.
Sebelumnya, dana Pilgub Papua sempat terjadi pro kontra antara KPU, Pemprov dan DPR Papua karena anggaran yang diajukan KPU sangat besar.
“Dibandingkan dana Pilgub Papua 2014, memang terjadi peningkatan sebesar tiga kali lipat, hal itu disebabkan adanya pemekaran kampung dan Distrik serta penyesuaian harga logistik yang naik dan pembayaran honor petugas penyelenggara pada setiap tingkatan”, kata Adam Arisoy.
Dijelaskan, KPU Papua mengajukan kebutuhan dana hingga mencapai Rp. 1,03 Triliun, atau Rp. 1.031 Miliar dengan rincian KPU mendapat sebesar 850 Miliar, Bawaslu Rp. 250 Miliar, dan Polda Papua Rp. 230 Miliar.
Bahkan karena tidak dipenuhi permintaannya, KPU Provinsi Papua sempat ‘ngambek’ dan tidak menghadiri acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub Papua 2018 sebesar Rp. 850 Miliar pada Rabu, (27/9/2017).
Namun pada Rabu, (4/10/2017) akhinya KPU Papua mau menandatangani NPHD yang dilakukan oleh Ketua KPU Papua, Adam Arisoy dan Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mewakili Pemerintah Provinsi dengan disaksikan oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. [piet/loy]
