JAYAPURA, PapuaSatu.com – Fraksi Partai Golkar DPR Papua menyarankan kepada Walikota Jayapura mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini BUMN yang mengelola pasar mama – mama Papua, segera menyerahkan aseet pasa mama-mama kepada Pemerintah Kota Jayapura.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Papua Tan Wie Long, SH mengatakan, harus ada kejelasan bahwa pasar mama – mama Papua yang dibangun kontraktor BUMN dan diresmikan Walikota Jayapura ini sebenarnya aset milik BUMN atau Pemerintah Kota Jayapura.
“Memang benar bahwa asset Pasar Mama – mama Papua ini harus jelas, sehingga saran kami dari DPR Papua Pak Walikota Jayapura pertanyakan ini kepada Pemerintah Pusat berkaitan dengan asset Papua Mama – mama ini apakah sudah diserahkan atau belum kepada Pemerintah Jayapura,” kata Tan Wie Long kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/5/2018).
Tan Wie Long menjelaskan, kurang tepat jika mahasiswa mau melaporkan ke Presiden Joko Widodo karena belum ada kejelasan pasar mama – mama Papua di jalan percetakan kota Jayapura sebenarnya masih milik BUMN atau sudah serahkan ke Pemerintah Kota.
“Jadi, kalau ada mempertanyakan masalah asset tersebut tahapannya saya pikir tanya dulu ke bapa Walikota Jayapura kejelasan dari asset Pasar Mama – Mama Papua ini sudah bagaimana apakah masih milik BUMN atau sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Jayapura.
Kecuali, kata Tan, pedagang mama – mama Papua merasa terganggu dengan tuntutan masalah asset yang mereka tempati itu ada tuntutan dari pihak lain itu baru lapor ke Presiden.
“Saya pikir setelah adanya mama – mama papua yang berjualan sudah mulai melakukan aktifitas perekonomian secara baik tidak ada yang merasa terganggu. saya pikir ini tidak perlu dipersoalkan karena tidak ada atas nama Perum Damri melakukan penarikan retribusi,” ujarnya.
Meski pedagang mama – mama tidak merasa terganggu dengan pihak lain, alangkah baiknya BUMN serahkan Pasar Mama – Mama Papua menjadi asset Pemerintah Kota agar dikelola dengan baik.
“Sejauh ini kita lihat tidak ada yang mengganggu mama – mama Papua berjualan di pasar sudah cukup bagus, tapi sebaiknya itu harus diserahkan dari BUMN agar menjadi asset milik Pemkot Jayapura,” kata Tan Wie Long. [piet/loy]
