Walikota Jayapura : Selama 10 Tahun Pemkot Tidak Pernah Terima dana Otsus Infrastruktur dari Pemprov

714
Caption : Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano MM, saat memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi longsor dan banjir di Kota Jayapura, Minggu (6/1/2018) siang. Foto : Ayu Vhino/PapuaSatu.com
Caption : Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano MM, saat memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi longsor dan banjir di Kota Jayapura, Minggu (6/1/2018) siang. Foto : Ayu Vhino/PapuaSatu.com

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tomi Mano MM mengakui bahwa selama 10 Tahun pemerintah Kota Jayapura tidak pernah mendapatkan pemberian dana otsus untuk infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Papua.

“Mana dana otsus untuk infrastruktur? makan tidur enak di kota Jayapura masa tidak ada perhatian bagi Pemkot Jayapura. Sejak jaman Walikota sebelumnya, kami tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemprov mengenai dana otsus Infrastruktur,” tegas Walikota Jayapura usai meninjau lokasi longsor dan banjir di Kota Jayapura, Minggu (6/1/2018) siang.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi harus membangun Papua secara kolektif dan jangan hanya melihat satu kabupaten saja.

“Dana otsus untuk pemkot hanya 95 Milyar tiap tahunnya dan ini tidak pernah berubah apalagi mau naik. Masalah ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” cetus Walikota.

Dengan kondisi Kota Jayapura sekarang ini, Walikota berharap Pemerintah Provinsi Papua turut serta memperhatikan dan membangun kota Jayapura melalui dana otsus, terlebih saat ada bencana seperti yang terjadi sekarang ini.

“Jangan Walikota terus menerus yang di salahkan tetapi coba pemerintah Provinsi lihat dan berikan kami bantuan dari dana itu,” harapnya.

Orang nomor satu di Kota Jayapura ini mengaku telah berkali-kali menyurati kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk diberikan bantuan Dana Otonomi Khusus untuk infrastruktur. Namun kenyataannya tidak pernah ditanggapi.

Karena itu, peristiwa yang melanda Kota Jayapura seperti yang dialami masyarakat sekarang. Dimana ada beberapa lokasi longsor yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemkot semata, namun juga merupakan tanggung jawab Provinsi dan Pusat di beberapa jalan yang ada di kota Jayapura.

“Tidak semua ruas jalan yang ada di kota ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota Jayapura, ada jalan Provinsi bahkan pusat masa semua hal ini di limpahkan ke pemerintah kota itu tidak bisa hanya menjadi tangung jawab saya, lalu kantor besar yang ada di jantung kota Jayapura itu untuk apa?,” tegas Walikota menanyakan. [ayu/loy]