JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera membuat program kerja yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Benhur mengingatkan kepala-kepala kelurahan terkait penggunaan dana jangan sampai terjadi tumpang tindih.
“Sumber dananya dari mana, apakah dana dari APBD atau tidak? Jangan sampai tumpang tindih dalam pemakaian anggaran, apalagi sekarang masih masa reses DPRD Kota Jayapura di lima distrik,” ucapnya, Selasa (19/3/2019).
Tak hanya itu, Benhur juga menjelaskan bahwa program yang paling utama yang harus dituntaskan yaitu infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan Pasar Youtefa dan pembangunan rumah sakit.
“Saya juga mengusulkan dana terkait pengadaan 100 CCTC harus di programkan, mulai dari pembelian hingga pemasangan,”jelasnya.
Namun Benhur memaparkan terkait laporan hasil kekayaan, masih ada kendala dengan 4 OPD yang belum menyerahkan laporan itu karena Kota Jayapura akan menjadi role model bagi Papua dan juga bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Segera lapor, saya berikan waktu hanya sampai tanggal 25 Maret ini,”tegasnya.
Benhur menambahkan program usulan dalam musrenbang akan lebih fokus pada Aparat Pengawas Intern Pemerintas (APIP).
“Ini terpenting dari tahun ke tahun masih leve C, kedepan saya berharap fokus pada level B dalam masa kepemimpinan saya yang tersisa 3 tahun lagi,” tambahnya.
Walikota juga meminta OPD jangan membuat program yang aneh-aneh dan menghabiskan dana APBD. “Jangan mita programkan 100 program tapi kenyataan tidak jalan sama sekali,” pungkasnya.[ayu]
