KPK Bersama 29 Kabupaten/Kota Sepakat Selamatkan SDA Papua

824

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 29 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi mendeklarasikan penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di tanah Papua serta penandatanganan Rencana Aksi di Sektor Kehutanan, Sektor Perkebunan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Kelautan & Perikanan oleh para pihak yang terkait.

Deklarasi Penyelamatan SDA dengan filosofi Papua bahwa bumi adalah ibu yang memberikan kehidupan bagi orang Papua dan kami menyatakan tekad untuk, Melindungi bumi, air, dan sumber daya alam (SDA) yang ada di tanah Papua dan mendukung untuk dikelola bagi sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat Papua.

Mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menegakan hukum di sekitar SDA sesuai dengan kewenangan masing

Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia, Saut Situmorang mengatakan Papua ini sebagai sebuah tanah yang penuh susu dan madu harus menjadi bagi Jakarta yang dipenuhi  hutan beton.

“Mari kita lestarikan Papua menjadi hutan yang benar – benar menjadi paru – paru dunia, kita tata kembali mana yang harus di tebang siapa yang boleh menebang itu manajemen yang sifatnya illegal itu kita akan segera atasi Bupati/Walikota yang lebih tahu dari saya,” katanya di Jayapura, Kamis (1/3/2018).

Dikatakan, SDA merupakan satu kajian di KPK, yang mana perkiraan kasar sudah bisa menyelamatkan hampir sekitar 250 triliun. Tapi apakah penyelamatan ini membuat gaji PNS, Polri, TNI, Jaksa, Hakim naik apa tidak, sejauh ini belum.

“Saya beberapa kali bertemu Ibu Sri Mulyani menyampaikan hal ini, tapi jawabannya duitnya cari dari mana. Oleh sebab itu, kalau bicara penyelamatan sebenarnya bukan hanya SDA saja, tapi rakyatnya juga, makanya kami pake istilah penyelamatan karena ada sesuatu yang kritis,” ujarnya.

Penjabat sementara Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo kegiatan deklarasi SDA merupakan kegiatan yang sangat strategis karena KPK sudah memberikan arahan – arahan dan bimbingan sehingga semua itu harus dipedomani dan dilaksanakan.

“Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan KPK RI bersama tim yang telah melakukan pembinaan dan pendampingan melalui koordinasi supervise kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan tata kelolah Pemerintahan yang bersih akuntabel, bebas dari KKN,” kata Soedarmo.

Dijelaskan, dari segi pertambangan, perikanan  kelautan kehutanan dan sumber daya alam yang lain di miliki oleh Papua ini memang belum dikelola dengan maksimal karena SDM Papua juga masih belum cukup.

“Kita tahu dan paham betul bahwa Papua merupakan Provinsi terbesar di Indonesia luas wilayah Papua ini tiga kali luas pulau jawa apalagi dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua ini juga luar biasa namun masih terkendala SDM yang cukup,” jelasnya.

Dikatakan, saat ini masih ada illegal loging, pencurian ikan, penambangan illegal dan masih banyak kegiatan illegal lain yang dapat mempengaruhi perekonomian Provinsi Papua.

“Jadi, sekali lagi kegiatan hari ini sungguh sangat strategis bagi kita semua. Karena kita sudah diarahkan dan bombing untuk melaksanakan yang saat ini sudah di bentuk mari sama – sama kita pertahankan dan tingkatkan,” tegasnya. [Piet]