JAYAPURA, PapuaSatu.com – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire menolak rencana aksi demo penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) pada 14 Juli mendatang.
Penolakan tersebut dilontarkan oleh Sekretaris LMA Kabupaten Nabire, Drs. Gerson Ramandey kepada awak media melalui Press Realese, Senin (11/7/22). “Kami masyarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena kami melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum, dan lagi mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang mereka inginkan itu,” katanya.
Aksi demo tersebut dinilai tidak tepat, karena masyarakat Nabire dinilai menerima adanya pemekaran DOB yang telah disahkan DPR RI tersebut, terbukti saat pertemuan bersama para Kepala Daerah se-Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu, telah bulat menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.
Ramandey sampaikan, menurutnya masyarakat yang akan melaksanakan bukan masyarakat asli Nabire maka seharusnya demo hendaknya dilakukan diwilayah mereka berasal, bukan malah membuat persoalan di Kabupaten Nabire.
“Mereka yang datang dari Dogiyai, Deiyai atau daerah lain kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga yang resmi disana,” tukas Ramandey.
Maka, Ramandey meminta dengan tegas agar tidak ada pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat Nabire dan menghormati keinginan masyarakat asli Nabire. “Kami masyarakat asli Nabire diwilayah pesisir khususnya 7 suku, kami ingin damai kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo,” tegasnya.
Ia juga menegaskan apabila demo masih akan tetap dilaksanakan maka pihaknya akan menyerahkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. “Kami tidak mengizinkan Nabire dijadikan tempat untuk berdemo dan apabila masih akan dilaksanakan, maka kami serahkan kepada aparat berwajib untuk ditindaklanjuti,” tegas Ramandey lagi.
Ramandey juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua termasuk adanya aspirasi penolakan. Kendati demikian, ia menilai demo penolakan DOB yang hendak dilakukan tidak disertai solusi kongkrit.
“Demo yang selama ini yang seringkali kami lihat, demo yang tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan,” tutupnya. [ayu]
