Pembahasan APBD Induk 2019 Molor

1043

KEEROM, PapuaSatu.com –  Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, yang seharusnya dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November 2018 molor.

Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Nahor Sibiar mengatakan, sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Keerom belum menyusun dan penyampaikan  pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun 2019 melalui DPRD Kabupaten Keerom.

“hal ini telah kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Keerom dalam hal ini Bupati Keerom, akan tetapi sampai saat ini materi RAPBD Tahun Anggaran 2019 belum diserahkan ke kami. Padahal ini telah memasuki di Bulan Desember 2018,”  kata Nahor, Selasa (3/12/2018).

Menurut Nahor, sebenarnya pembahasan rancangan Perda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2019, telah disahkan menjadi  persetujuan bersama sesuai ketentuan UU no 23 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Semuanya belum juga dilaksanakan.  padahal di Bulan Agustus 2018 lalu, telah kami Warning untuk dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Kata Nahor, pemerintah daerah Kabupaten Keerom dianggap tidak serius dalam penyusun dan menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

“ kami telah sering igatkan untuk materi untuk diserahkan, guna dilakukan pembahasan bersama tetapi belum ada juga. Makanya molor lagi. Untuk itu ia mengigatkan kepada pemda Kabupaten Keerom untuk dapat menyerahkan materi  penyusunan APBD Induk 2019,”pungkasnya. [alf]