JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengajak kepada seluruh rakyat Papua untuk tetap mengawal dan mendukung para penyelenggaran pemilukada, baik itu KPU maupun Bawaslu di tingkat kabupaten/Kota se Provinsi Papua, pada perhelatan pemilihan Presiden, DPRD, DPRP, DPR RI maupun DPD RI.
“Kita membantu pihak penyelanggara supaya Pilpres dan Pileg di Papua terlaksana secara bersih, berwibawa dan bertanggungjawab tanpa ada kecurangan maupun konflik yang sering terjadi setiap pada pemilihan kepala daerah,” ungkap Laurenzus kepada PapuaSatu.com, Kamis (24/01/2019).
Laurenzus memandang bahwa setiap pesta demokrasi di Papua selalu terjadi pertumpahan darah baik itu masyarakat sipil maupun aparat keamanan itu sendiri.
“ke depan kita haris hindari kasus yang sudah pernah kita alami. Jangan lagi ada korban berjatuhan pada pesta demokrasi ini, kita harus memberikan support penuh kepada KPU dan Bawaslu pada pesta demokrasi yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan,” ajak dia.
Kepentingan politik secara pribadi, kelompok atau pihak lain yang mengganggu dan merong-rong pihak penyelanggaran harus ditinggalkan. Sebab jika itu masih ada maka, pertumpahan akan tetap terjadi. “Harus komitmen untuk tinggalkan dan mari mendukung pesta demokrasi ini sampai selesai dengan aman dan lancer,” tukasnya.
Kepada penyelanggara, Laurenzus mengajak ditingkat Kampung, Distrik, Kabupaten, Kota hingga Provinsi agar tetap dalam koridor tanpa dibentengi oleh oknum-oknum dalam memenangkan satu orang akan tetapi korban berjatuhan adalah rakyat.
“Kami minta penyelenggara sekarng harus membuktikan kepada masyarakat bahwa pemilu kali ini ada pemilu yang berwibawa, dan bersih tanpa merugikan pihak lain. Kinerja penyelanggara yang sudah berlalu harus ditanggalkan. Mari intropeksi diri dan berbenah diri untuk terus berada ditengah-tengah,” tukas Laurenzus.
Ia pun meminta kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak menghambat proses pengganggaran kepada para penyelanggaran.
“Pemerintah harus menyerahkan anggaran sesuai aturan yang ada, dan jangan membuat KPU susah untuk melakukan kinerja dalam melaksanakan pesta demokrasi yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan,” pungkasnya. [ayu/loy]
