Universitas Indonesia Akan Lakukan Riset Wilayah Perbatasan RI-PNG

668
Caption : Tim Riset Perbatasan dari Universitas Indonesia saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Jayapura.
Caption : Tim Riset Perbatasan dari Universitas Indonesia saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Jayapura.

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sebelum melakukan reset di wilayah perbatasan RI -PNG Skouw, Tim dari Universitas Indonesia melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Jayapura, Senin (08/10/2018).

Dalam risetnya nanti Tim yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia  Departemwn Hubungan Intetnasional  dan Kesejahteraan Sosial ini ingin mengetahui perkembangan berbagan beberapa sektor di wilayah perbatasa  RI – PNG.

Anggota riset, Ali Wibisono, mengatakan,  kedatangannya untuk melakukan riset pada daerah-daerah yang berbatasan darat dengan Negara tetangga seperti yang sudah dilakukan di perbatasan Entikong, Nunukan, Belu dan nanti akan ke Skouw Kota Jayapura.

“Intinya kami ingin melihat keadaan kondisi social dari masyarakat perbatasan. Jadi kondisi social yang dimaksud adalah apakah masyarakat yang berada di titik perbatasan dengan Negara tetangga mengalami kerentanan, penyakit, social budaya, dan juga persoalan “trans national  crime”. Karena di perbatasan darat ini juga rentan terjadi perlintasan illegal yang didalamnya terjadi ransaksi barang-barang” ujarnya.

Menurutnya, disetiap perbatasan Indonesia pemerintah masih sering kecolongan hal – hal yang tidak diharapkan sehingga perlu dicari jalan keluarnya seperti misalnya kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan Negara tetangga.

Dirinya menambahkan, jika saat ini baru pertemuan awal dengan pemerintah kota, dan selasa hari ini pihaknya akan melihat langsung kondisi masyarakat di perbatasan, dinamika aktifitas masyarakat untuk dipetakan lebih dulu sebelum dilakukan riset.

Hal senada disampaikan Maria Sumantara peserta lainnya yang juga ingin melihat permasalahan di level pemerintahan karena pihaknya sering melakukan pemetaan dan yang paling sering ditemui adalah masalah koordinasi antara tingkatan pemerintah.

” itu kemudian menjadi sesuatu yang masalah. kita juga lebih ingin mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah kota dan progres yang dilakukan, dengan begitu kita bisa lakukan pemetaan,”terangnya.[moza]