JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan sebuah aplikasi penyeleksi perizinan berbasis lahan secara berkelanjutan yang disebut “Sustainability Screening Tool (SST)”.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay mengatakan, aplikasi tersebut diluncurkan dalam rangka rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) di Provinsi Papua.
“SST ini nantinya akan berintegrasi dengan aplikasi e-perizinan Papua Perizinan “Online” (PPO) dan webgis SIMTARU, ” katanya saat membuka kegiatan di Jayapura, Selasa (26/3/2019).
Ia mengaku, ini adalah pertemuan awal agar dilakukan pembagian kelompok pada masing-masing instansi melalui pemaparan dari beberapa kementerian sehingga bisa mendapatkan masukan menyangkut sikronisasi serta perbaikan tata kelola perizinan di Provinsi Papua.
“Maksud dari pertemuan awal ini juga agar ada kesepahaman, komitmen dan kesepakatan terkait rencana pelaksanaan inventarisasi juga analisi perizinan berbasis lahan di Provinsi Papua,” ucapnya.
Simon juga menjelaskan, bahwa aplikasi tersebut kedepannya akan melibatkan beberapa stakeholder serta instansi terkait, yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Pemprov Papua dan beberapa kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih bersama dinas-dinas terkait.
Maka agar komitmen serta dukungan dapat terwujud pada GN-PSDA, Pemprov Papua sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Gubernur, Kapolda, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kajati dan Bupati/Walikota se-Papua telah menandatangani bersama deklarasi dan rencana aksi PSDA di Provinsi Papua meliputi sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan serta perikanan pada tanggal 1 Maret 2018. [ayu]
